Aksi Unjuk Rasa Satu tahun Kepemimpinan Mahyeldi, Mahasiswa Segel Kantor Gubernur

PADANG, – Aksi unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB) berakhir dengan penyegelan salah satu gerbang masuk Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/2/2022).

Pantauan , massa aksi mengikat gerbang tersebut dengan gulungan spanduk. Bukan hanya itu, massa aksi juga membentangkan sebuah spanduk di gerbang tersebut.

Baca juga: Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, Berharap Seluruh Nagari Segera Terkoneksi Jaringan Internet

Penyegelan tersebut dilakukan setelah sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menemui massa aksi untuk mengabarkan bahwa Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah tidak bisa menemui mereka.

“Kalau ingin bertemu dengan Gubernur, silahkan bikin surat untuk audiensi. Kami tunggu arahan dari beliau, ” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Wardarusmen.

Baca juga: Berpakaian Pandeka Silek, Wali Kota Hendri Septa Sambut Kedatangan Atlet PON XX

Setelah menemui massa aksi, pejabat Pemprov tersebut pergi meninggalkan mereka. Sejak itulah penyegelan pintu gerbang dilakukan.

Mahasiswa menyindir pejabat di Pemprov yang memiliki pintu gerbang lain untuk keluar sehingga mereka pun menyegel pintu gerbang yang ada di hadapan mereka.

Baca juga: Bupati Pasaman Serahkan Delapan Puluh SK CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemda Pasaman

“Hebat kali pimpinan dari gubernuran, karena memiliki pintu lain untuk keluar dan menghindari mahasiswa. Maka dari itu kami aliansi BEM Sumbar memutuskan untuk melakukan penyegelan, ” ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SB, Imam Wahyudi Afrizon.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SB menggelar aksi unjuk rasa terkait evaluasi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi. Massa aksi mulai mendatangi lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berakhir saat magrib.

Baca juga: Lantik 172 Pejabat, Bupati Agam: Ini Hasil Evaluasi Kinerja

Pada kesempatan itu, massa aksi menyampaikan, pada satu tahun kepemimpinan Mahyeldi, masih banyak persoalan di Sumbar yang belum diselesaikan oleh pasangan itu seperti subsidi pupuk, kenaikan Upah Minimum Provinsi Sumbar yang naik Rp28.000, guru honorer yang belum diupah layak, dan sebagainya.

Massa aksi juga menuntut bertemu dengan Gubernur Mahyeldi. Namun, hingga aksi unjuk rasa berakhir, massa aksi hanya ditemui sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. (**) 

Baca juga: Pemkab Pesisir Selatan Siapkan RSUD Tapan Sebagai Tempat Rawatan Pasien COVID-19